Profile Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Barito Kuala

  1. PENDAHULUAN
  2. Latar Belakang

Dengan adanya peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan pedoman nasional untuk menyelenggarakan PTSP, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut setiap kota di Kabupaten di seluruh Indonesia wajib membentuk PTSP sejak Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di tetapkan.

Sebagai satu langkah awal untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam suatu pelaksanaan Otonomi Daerah , pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam upaya peningkatan pelayanan publik yang memberikan apresiasi kepada masyarakat. Beranjak dari hal tersebut di atas maka di bentuklah Kantor Perijinan Terpadu Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja KPT Kabupaten Barito Kuala yang secara efektif melaksanakan operasional pelayanan sejak tanggal 11 Juni 2007.

Langkah antisipatif yang perlu di lakukan oleh daerah adalah peningkatan pelayanan publik yang sesuai dengan kedudukan pegawai negeri sipil sebagai abdi bangsa, negara dan abdi masyarakat.

Selanjutnya pada tahun 2010 ada perubahan SOTK di mana Kantor Perijinan Terpadu berubah menjadi KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) berdasarkan Perda Kabupaten Barito Kuala No.17 Tahun 2010 Tanggal 24 Nopember 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan polisi pamong praja Kabupaten Barito Kuala.Pada tahun 2016 ada perubahan SOPD dari kantor pelayanan terpadu berubah jadi DPM&PTSP berdasarkan perda no 16 tahun 2016 tentang peraturan pembentukan daerah.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1995 tentang perbaikan pelayanan aparatur, dalam rangka meningkatkan citra pemerintah di mata masyarakat yang saat ini memang di rasakan terjadinya fenomena dekadensi yang cukup memprihatinkan sehingga dengan adanya upaya terobosan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat setidaknya dapat menjawab berbagai tantangan khususnya pada tataran implementasi pelayanan perijinan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Seiring dengan hal tersebut untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang PPTSP pada DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala, kiranya profil tentang DPMPTSP Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan informasi tentang pelayanan perijinan kepada masyarakat dan kalangan di dunia usaha.

Semoga dengan upaya tersebut di atas di harapkan Kabupaten Barito Kuala dapat memberikan pelayanan perijinan yang sesuai dengan harapan masyarakat.

  • Dasar Hukum
  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  • Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5045) ;
  • Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
  • Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594) ;
  • Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
  • Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Sat. Pol. PP Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17) ;
  • Peraturan Daerah Kabupaten Barito KualaNomer 17 Tahun 2016tentang pembentukan Perangkat Daerah.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 1 Tahun 2016 Tentang Penanaman Modal
  • Maksud dan Tujuan
  • Maksud

Pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala di maksudkan sebagai upaya pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan terpadu satu pintu deengan memberikan penekanan pelayanan pada aspek:

  • Kesederhanaan
  • Kejelasan
  • Transparansi
  • Effisiens, Ekonomis
  • Ketepatan waktu pelayanan
  • Tujuan

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah berkewajiban memberikan pelayanan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan fungsi atau bidang kewenangannya.

Berdasarkan tujuan di atas dapat di tetapkanlah tujuan Kantor Pelayanan Terpadu sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan perijinan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perijinan yang prima, cepat, tepat dan adil.
  2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perijinan di semua bidang usaha.
  3. Terwujudnya pemenuhan hak masyarakat terhadap pelayanan perijinan
  4. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sebuah perijinan.
  • Visi, Misi, Moto, Janji Layanan Dan Maklumat Pelayanan
  • VISI

Visi adalah gambaran yang akan datang, kemana arah yang akan kita tuju melalui proses repleksi dan proyeksi yang di dapat dari nilai-nilai keluhuran yang di anut oleh seluruh komponen stakeholded. Dari cita-cita bersama yang ingin di wujudkan dengan didukung oleh semua peran elemen di dalam instansi masukan-masukan dari stakeholder, dan dengan memperhatikan nilai-nilai yang di anut dan nilai lingkungan yang mempengaruhi maka di rumuskan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala adalah:

“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan perijinan yang prima, cepat, tepat dan adil”

        Dalam rumusan visi tersebua ada 2 (dua) kata kunci yang saling berkolerasi yaitu (1) kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dari pelayanan perijinan khususnya dalam pembuatan ijin, (2) Prima, Cepat, Tepat dan Adil yang merupakan sarana dan cara untuk mencapai tujuan di atas.

        Unuk merealisasikan dan mendukung cita-cita dan harapan sesuai visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk tahun 2013-2017, dalam pernyataan visi di atas pada kata “cepat dan tepat” dapat di jelaskan  “cepat” ialah waktu penyelesaian/penerbitan izin sesuai dengan standar waktu yang telah di tetapkan atau lebih cepat dari waktu yang di tentukan “tepat” ialah tepat waktu dan tepat sasaran, maksudnya waktu penyelesaian penerbitan dokumen perijinan  dengan tepat sesuai dengan waktu yang telah di tentukan atau tidak boleh melampaui batasmaksimal, misalnya 3 (tiga) hari haris sudah selesai, maka sejak permohonan lengkap di terima sampai dengan hari ke 3 (tuga)  ijin sudah di terbitkan dan di serahkan kepada pemohon atau kepala si pembuat ijin. Adapun maksud kata “adil” adil untuk semua masyarakat pemohon perijinan dalam hal melayani pembuatan ijin.

  • MISI

Misi adalah sesuatu yang harus di laksanakan oleh sebuah SKPD sebagai penjabaran visi yang telah di tetapkan, misi merupakan kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan Visi yang telah di tetapkan. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di rumuskan mengacu pada Visi, tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta keselarasan dengan misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yakni pada sasaran strategis ke-5 yang berbunyi :

                “Terwujudnta penyelenggaraan kepemerintahan  dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang di indikasikan semakin dapat di penuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepusan rasa aman, dan adil”

Dengan demikian maka terwujudlah misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

  1. Peningkatan kualitas SDM aparatur
  2. Peningkatan pelayanan perijinan
  3. Reformasi atau revitalisasi ketatalaksanaan perijinan
  4. Penyebarluasan informasi perijinan
  • MOTO

Dalam pelayanan diutamakan kepuasan pemohon perijinan”

  • JANJI PELAYANAN

“melayani dengan sepenuh hati demi kepuasan pemohon perijinan”

  • MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan Ini, Kami Menyatakan Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Yang Telah Di Tetapkan Dan Apabila Tidak Menepati Janji Ini, Kami Siap Menerima Sanksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku”

  • SASARAN

Sasaran adalah hasil yang akan di capai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan kegiatan yang lebuh spesifik dan terukur.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka rencana sasaran yang hendak di capai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala adalahsebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas SDM pada aparatur perijinan
  2. Meningkatkan kinerja layanan perijinan
  3. Terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan perijinan
  4. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perijinan
  1. SEJARAH PEMBENTUKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

                   Upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan perijinan kepada masyarakat yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala sudah di mulai sejak tahun 2007 dengan di terbitkannya peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2006 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Barito Kuala namun secara operasional melaksanakan kegiatan pada tanggal 22 mei 2007. Setelah para penjabatnya di lantik secara resmi untuk mengganti/mengisi jabatan struktural sesuai formasi yang tersedia serta secara efektif melaksanakan pelayanan perijinan kepada masyarakat sejak tanggal 11 juni 2007.

                   Kantor Pelayanan Terpadu terakhir di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Namun demikian mengingat belum kuatnya dukungan pemerintah daerah terkait struktur organisasi / lembaga untuk operasionalisasi-nya, sehingga keberadaan Kantor Pelayanan Terpadu berjalan apa adanya sesuai dengan kelembagaan yang ada.

                   Berbagai hambatan tersebut tidak mengurangi niat personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk terus meningkatkan pelayanan di bidang perijinan. Maka berdasarkan peraturan daerah di atas dan berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan peraturan Bupati  Kabupaten Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perijinan Dan Peraturan Bupati Batolanomor 43 Tahun 2013 tentang Pembagian Tugas Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan, dimana dalam pelimpahan kewenangan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melayanni perijina sebanyak 54 ijin, yaitu :

NOJENIS PELAYANAN
1IJIN PRINSIP
2IJIN LOKASI
3IZIN DOMISILI / SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA
4IZIN USAHA PERDAGANGAN
5TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
6TANDA DAFTAR INDUSTRI
7TANDA DAFTAR GUDANG
8IJIN TEMPAT USAHA
9IZIN REKLAME
10IZIN GANGGUAN
11IZIN USAHA SALON KECANTIKAN
12IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
13IZIN USAHA OLAHRAGA
14IZIN LOKASI PENGELOLAAN TOWER / MENARA KOMUNIKASI
15IZIN TRAYEK
16IZIN LOKASI PENGELOLAAN PANGKALAN LANTING
17IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
18IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
19IZIN PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN PASIR PASANGDI SUNGAI
20IZIN PRAKTEK PERAWAT
21IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK DOKTER UMUM/SPESIALIS /GIGI
22IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN
23IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL
24IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN BALAI PENGOBATAN
25IZIN KERJA APOTEKER
26IZIN KERJA ASISTEN APOTEKER
27IZIN MENDIRIKAN APOTEK
28IZIN TOKO OBAT/KOSMETIK/ALAT KESEHATAN/PEDANGANG ECERAN OBAT
29IZIN KLINIK
30IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER
31IZIN PRAKTEK FIFIOTERAPIS
32IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN
33IZIN PENYELENGGARAAN TUKANG GIGI
34IZIN PENYELENGGARAAN OPTIK
35IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM SWASTA
36IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN BALAI PENGOBATAN
37IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG / BARANG
38IZIN KURSUS
39IZIN PENDIRIAN PAUD
40IZIN PENDIRIAN TK SWASTA
41IZIN PENDIRIAN SD SWASTA
42IZIN PENDIRIAN SLTP SWASTA
43IZIN PENDIRIAN SLTA SWASTA
44IZIN PENDIRIAN SMK SWASTA
45IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN
46IZIN USAHA PEMBUDAYAAN IKAN
47IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
48IZIN PENANAMAN MODAL
49IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL
50IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL
51IZIN USAHA TETAP
52IZIN USAHA PERLUASAN
53IZIN USAHA PENGGABUNGAN
54IZIN USAHA PERUBAHAN

Untuk pelimpahan kewenangan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai sekarang belum ada.

  1. KELEMBAGAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PITU
  2. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung tugas Bupati Barito Kuala di bidang pelayanan perijinan, di pimpin oleh kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada bupati Barito Kuala melalui sekretaris daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala di bentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Barito Kuala nomor 17 tahun 2010 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dan satuan polisi pamong praja Kabupaten Barito Kuala dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

  1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pengolahan data , pelayanan perijinan, penetapan  dan evaluasi,, serta tugas lain yang di berikan bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
  • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :
  • Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pembinaan di bidang perencanaan dan pengelolaan data perijinan, pelayanan perijinan, penetapan dan evaluasi yang di tetapkan oleh bupati  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pelaksanaan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengelolaan data perijinan.
  • Pelaksanaan dan evauasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dan pelayanan lainnya.
  • Pelaksanaan penetapan dan evaluasi perijinan.
  • Pengelolaan urusan kesekretariatan yang mencakup ketata laksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan dan keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan.
  • Unsur-unsur Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
  • Kepala Dinas .
  • Sekretaris.
  • Subbag Perencanaan,Keuangan dan Aset.
  • Subbag Umum dan Kepegawaian.
  • Bidang Penanaman Modal.
  • Seksi Perizinan Penanaman Modal
  • Seksi Promosi & Penanaman Modal
  • Bidang Perizinan Umum
  • Seksi Persyaratan dan Penetapan
  • Seksi Pengandalian dan Penetapan
  • Bidang Pengendalian
  • Seksi evaluasi perizinan
  • Seksi Pendataan dan Pelaporan
  • Pelaksana Jabatan Fungsional.

Dimanamasing-masing kepala seksi membantu staf atau pelaksana.

  1. Personalia Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Susunan Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Terpadu Kabuaten Barito Kuala sebanyak 18 orang PNS dan pegawai Honorer sebanyak 6 orang. Di lihat dari jumlah sumber daya yang ada yang ada masih belum memadai dan di nilai sangat kurang personil yang mempunyai kemampuan di bidang teknis kalau di bandingkan dengan pelimpahan kewenangan yang ada pada Kantor Pelayanan Terpadu sebanyak 54 ijin.

Tabel III.1.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenjang Jabatan

NoUraianJumlah (orang)keterangan
1Penjabat struktural Eselon IIEselon III  1              1  Kepala Dinas Sekretaris
 Eselon IV3Kabid
2 3Eselon IVPejabat Fungsional6 8Kasi/Kasubbag Para Bendahara/Pelaksana  

Tabel III.2.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Strara Pendidikan

NoUraianJumlah (orang)Keterangan
1S.3.0 
2S.2.1 
3S.1.11 
4Diploma I,II,III2 
5SLTA4 
6SLTP0 

                Dari tabel Tabel II.2. di atas di ketahui dari 14 orang pegawai negeri sipil, hanya 7 orang saja yang berpendidikan sarjana, baik Diploma, S.1 dan S.2. hal ini menunjukan bahwa berdasarkan tingkat pendidikan maka pegawai negeri sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala memang sudah memiliki tingkat pendidikan yang memadai dalam menunjang kinera organisasi secara umum namun  untuk bidang teknis masih belum memadai.

Tabel III.3.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan

NoUraianJumlah (orang)keterangan
1Golongan IV1 
2Golongan III11 
3Golongan II6 
4Golongan I0 

Tabel III.4.

Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala

NoNama/NIPTempat, Tanggal LahirGol (ruang)JabatanKet
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14Mustaqiem, SH 19610706 199003 1 017 Ida Royani, S.AP 19670407 198803 2 011 Supiadi,SE 19681018 199303 1 008 Maria Endang.P.SE 19830405 200501 2 014 Amir Mahmud 19661027 198603 1 004 Surya Majid A.S.Kom 19880331 201101 1 005 Zainal Arifin 19640215 198503 1 013 Nurul Pratiwi.H A.Md. 19860502 200604 2 004 Wahyu Rifa’atul,A.Md 19890607 201001 2 004 Ruswati 19691010 200604 2 017 Astianoor 19751004 200604 2 021 Yudi Rusadi 19810507 200701 1 004 Bobby Edward 19800518 200701 1 008 Saniah 19770411 200701 2 007Banyuwangi, 06-07-1961 Marabahan, 07-04-1967 Batalas, 18-10-1968 Ampah, 05-04-1983 Marabahan, 27-10-1966 Marabahan, 03-03-1988 Rantau, 15-12-1964 Banjarmasin, 02-05-1986 Banjarmasin, 07-06-1989 Banjarmasin, 10-10-1969 Marabahan, 04-10-1975 Sei Puntik, 07-05-1981 Marabahan, 18-15-1980 Belawang, 11-04-1977IV a   III c   III d   III c   III d   III a   III a   II d   II c   II c   II b   II b   II b   II b  Plt.Kepala Dinas   KASUBBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET   KASI PERIJINAN   KASI PENETAPAN DAN EVALUASI KASI PERENCANAAN DAN PENG. DATA STAF   STAF   STAF   STAF   STAF   STAF   STAF   STAF   STAF 

Tabel III.5.

Data Pegawai Harian Lepas Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala

nonamat.m.tTempat/tanggal lahirpendidikanjabatanKeterangan
1   2   3   4   5   6Novri Pratama   Yusuf Muliansyah   Khumaidi   Lisnawati   Ahmad Ali Hasymi   Muliyani12 Maret 2016   12 Maret 2008   5 Januari 2010   5 Januari 2009   30 juni 2014   31 des 2013Marabahan, 07-11-1994 Banjarmasin, 21-09-1975 Batalas, 21-05-1986 Banjarmasin, 05-01-1975 Marabahan, 28-02-1992 Grogot, 24 November 1964SMA   SMA   D.III   D.III   S.I   S.IPetugas Jaga Malam Petugas informasi Petugas Informasi Petugas kebersihan Pesuruh Kantor   Sopir 
  • Tim Teknis

Guna mendukung pemrosesan perijinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di dukung oleh tim teknis melalui surat keputusan Bupati Barito Kuala Nomor : 188.45/     /Kum/2011 Tanggal 20 Oktober 2011. Tentang tim teknis Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jumlah tim teknis seluruhnya ada 24 orang, dengan rincian Sbb:

Tabel III.6.

Personil Tim Teknis

NOTIM TEKNISJABATAN DALAM TIM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.   23. 24.Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kepala Seksi Perijinan Unsur Dinas Perikanan dan Kelautan Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Unsur Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Unsur Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Unsur Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Unsur Dinas Pekerjaan Umum Unsur Dinas Kesehatan Unsur Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Unsur Dinas Pendidikan Unsur Dinas Kehutanan dan Perkebunan Unsur Dinas Kependudukan dan Capil Unsur Badan Lingkungan Hidup Unsur Dinaspendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Unsur Bagian Hukum Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Camat (Dalam Wilayah Masing-Masing) Lurah/Kepala Desa (Dalam Wilayah Masing – Masing) Kasubbag Tata Usaha Kantor Pelayanan Terpadu Kasi Perencanaan dan Pengolahan Data Perijinan Kantor Pelayanan Terpadu Kasi Penetapan dan Evaluasi Kantor Pelayanan Terpadu Staf Kantor Pelayanan TerpaduKetua Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Staf Administerasi   Staf Administerasi Staf Administerasi
  • SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN

1.  Sarana Pelayanan

Sarana pelayanan perijinan yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

  1. Ruang tunggu / area publik
  2. Sarana informasi (informasi desk)
  3. Ruang rapat
  4. Ruang tamu
  5. Data entry / ruang proses ijin
  6. Ruang kepala seksi prijinan (back office)
  7. Ruang kepala kantor
  8. Ruang kepala sub bagian TU
  9. Ruang kepala seksi penetapan & evaluasi
  10. Ruang kepala seksi pengolahan data perijinan
  11. Loket pelayanan 6 buah (troutoffice), dengan fungsi setiap loket sebagai berikut :
  12. Loket informasi & pengaduan

melayanai informasi & pengaduan yang berkaitan dengan permasalahan perijinan

  • Loket satu

Melayani 3 jenis perijinan yaitu :

  1. Domisili
  2. SKTU
  3. SITU. HO
  4. Loket dua

Melayani beberapa jenis perijinan bidang pendidikan dan kesehatan yaitu :

  1. Operasional Pendidikan
  2. Apotek
  3. Sip Bidan – Sip Dokter
  4. Ijin Perhubungan
  5. Ijin Hiburan
  6. Ijin Reklame
  7. Loket tiga

Melayani 2 jenis bidang IMB dan perhubungan yaitu :

  1. IMB
  2. SIUJK
  3. Loket empat

Melayani 2 jenis bidang usaha, perdagangan dan perindustrian yaitu :

  1. SIUP
  2. TDP
  3. Loket pengambilan surat ketetapan retribusi daerah (SKPD) dan dokumen lainnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala merupakan  sistem pembayaran secara langsung malalui bank BPD, sehingga proses yang terjadi pada loket ini hanya memberikan SKRD kepada pemohon sebagai alat pembayaran retribusi ijin ke bank, dan tanda setoran yang sudah di lunasi oleh bank (di bayar) di tukarkan dengan dokumen ijin, sehingga tidak ada lalulintas uang / yang menerimakan uang di KPT ini , hal ini sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pungli / biaya tinggi.

2. Sarana Prasarana Kantor

                                Sarana prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada saat ini yaitu :

Tabel III.7.

Sarana Prasarana Kantor

NoNama BarangJumlahKeterangan
1Kendaraan Roda (2)6Baik
2Mobil Dinas Roda (4)1Baik
3Komputer PC7Baik
4Filing Kabinet11Baik
5Komputer Note Book6Baik
6Printer13Baik
7Mesin Tik4Baik
8Faxsimile1Baik
9UPS4Baik
10Meja Kerja15Baik,KB
11Kursi Kerja15Baik,KB
12Laptop4Baik
13Lemari Arsip5Baik
14Lemari Besi4Baik
15Meja Informasi1Baik
16Kursi Tamu1Baik
17Televisi2Baik
18Kursi Panjang3Baik
19Brankas2Baik
20Kulkas2Baik
21AC5Baik
22Biner Pelayanan3Baik
23Ruang Kepala Kantor1Baik
24Ruang Kasubbag TU1Baik
25Ruang  Kasi Penetapan & Eva.1Baik
26Ruang  Kasi P2dp1Baik
27Ruang  Kasi Perijinan1Baik
28Ruang  Informasi1Baik
29Ruang  Perijinan1Baik
30Ruang  Bendahara Pengeluaran1Baik
31Ruang  Bendahara Barang1Baik
32Ruang  Tunggu1Baik
33Ruang  Rapat1Baik
34Toilet/WC3Baik
35Telp. Paralel8Baik


  1. PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN
  2. Jenis Pelayanan Perijinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu

Perijinan yang di kelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor : 42 Tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan bidang perijinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu sebanyak 54 ijin dengan perincian sebagai berikut :

Tabel IV.1

Jenis pelayanan dan standar waktu pelayanan di KPT Batola

NOJENIS PELAYANANWAKTUBIAYA
1IJIN LOKASI15 HariGratis
2IJIN PRINSIP15 HariGRATIS
3IZIN DOMISILI / SURAT KETERANGAN TEMPAT USAHA3 HariGRATIS
4IZIN USAHA PERDAGANGAN3 HariGRATIS
5TANDA DAFTAR PERUSAHAAN3 HariGRATIS
6TANDA DAFTAR INDUSTRI3HariGRATIS
7TANDA DAFTAR GUDANG5 HariGRATIS
8IJIN TEMPAT USAHA  
9IZIN REKLAME5 HariBAYAR PAJAK
10IZIN GANGGUAN10HariBAYAR RETRIBUSI
11IZIN USAHA SALON KECANTIKAN3 HariBAYAR PAJAK
12IZIN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM5HariBAYAR PAJAK
13IZIN USAHA OLAHRAGA3 HariBAYAR PAJAK
14IZIN LOKASI PENGELOLAAN TOWER / MENARA KOMUNIKASI10 HariBAYAR RETRIBUSI
15IZIN TRAYEK5 HariBAYAR RETRIBUSI
16IZIN LOKASI PENGELOLAAN PANGKALAN LANTING10 HariGRATIS
17IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI5HariGRATIS
18IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN12HariBAYAR RETRIBUSI
19IZIN PENGAMBILAN DAN/ATAU PENGANGKUTAN PASIR PASANGDI SUNGAI10 HariGRATIS
20IZIN PRAKTEK PERAWAT3 HariGRATIS
21IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK DOKTER UMUM/SPESIALIS/GIGI4HariGRATIS
22IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTEK BIDAN3 HariGRATIS
23IZIN PENGOBATAN TRADISIONAL10 HariGRATIS
24IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN BALAI PENGOBATAN3 HariGRATIS
25IZIN KERJA APOTEKER3 HariGRATIS
26IZIN ASISTEN APOTEKER3 HariGRATIS
27IZIN MENDIRIKAN APOTEK5HariGRATIS
28IZIN TOKO OBAT/KOSMETIK/ALAT KESEHATAN/PEDANGANG ECERAN OBAT5 HariGRATIS
29IZIN KLINIK7HariGRATIS
30IZIN PRAKTEK RADIOGRAFER3 HariGRATIS
31IZIN PRAKTEK FIFIOTERAPIS3 HariGRATIS
32IZIN PRAKTEK REFRAKSIONIS OPTISIEN3 HariGRATIS
33IZIN PENYELENGGARAAN TUKANG GIGI3 HariGRATIS
34IZIN PENYELENGGARAAN OPTIK3 HariGRATIS
35IZIN PENYELENGGARAAN LABORATORIUM SWASTA 12 HariGRATIS
36IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN BALAI PENGOBATAN 10 HariGRATIS
37IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN UANG / BARANG5HariGRATIS
38IZIN KURSUS3 HariGRATIS
39IZIN PENDIRIAN PAUD5HariGRATIS
40IZIN PENDIRIAN TK SWASTA5HariGARTIS
41IZIN PENDIRIAN SD SWASTA5HariGRATIS
42IZIN PENDIRIAN SLTP SWASTA5HariGRATIS
43IZIN PENDIRIAN SLTA SWASTA5HariGRATIS
44IZIN PENDIRIAN SMK SWASTA5HariGRATIS
45IZIN USAHA PENANGKAPAN IKAN10 HariBAYAR RETRIBUSI
46IZIN USAHA PEMBUDAYAAN IKAN10 HariBAYAR RETRIBUSI
47IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL3 HariGRATIS
48IZIN PENANAMAN MODAL7 HariGRATIS
49IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL3 HariGRATIS
50IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL5 HariGRATIS
51IZIN USAHA TETAP5 HariGRATIS
52IZIN USAHA PERLUASAN7 HariGRATIS
53IZIN USAHA PENGGABUNGAN7 HariGRATIS
54IZIN USAHA PERUBAHAN5 HariGRATIS

CATATAN :

  • Semua Persyaratan  Lengkap dan masih berlaku
  • Seluruh Biaya Retribusi sesuai dengan Perda No.13 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu  dan Pemohon bayar/menyetor langsung ke Bendahara Umum Daerah Nomor .Rekening : 0244.01.000019.30.0 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)
  • Khusus untuk untuk Pajak Reklame dan Hiburan Umum/Salon  bayar/menyetor langsung ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Kuala
  • Realisasi Penyetoran Retribusi dan Pajak Daerah

Tabel IV.2.

Tabel Realisasi

NoJenis penerimaanRealisasi
Juni s/d desember Tahun 2007Jan s/d desember Tahun 2008Jan s/d desember Tahun 2009Jan s/d desember Tahun 2010Jan s/d desember Tahun 2011Jan s/d desember Tahun 2012Jan s/d desember Tahun 2013Jan s/d oktober Tahun 2014
12345678910
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Pajak reklame pendapatan denda pajak reklame Pendapatan denda retribusi Ret.pely.persampahan/kebersihan Ret.izin UUG/HO,SITU/Domisili Ret. Izin usaha perikanan ret. Izin usaha perdagangan ret.perizinan dan sertifikasi dibid.kesehatan ret.izin usaha jasa konstruksi ret.imb ret.izin trayek ret.pengkalan lanting ret. Perubahan penggunaan tanah ret.izin usaha hiburan umum ret.legalisasi perizinan (leges)17,158,981.000 76,800.00 280,500.00 26,874,000.00 79,844,725.00 – 10.455,000.00 300,000.00 900,000.00 65,152,775.00 2,500,000.00 – – 1,500,000.00 16,945,000.0032,344,430.50 975,840.00 4,050,950.00 49,938,000.00 49,212,825.00 4,300000.00 34,306,900.00 3,675,000.00 14,850,000.00 142,216,828.00 5,900,000.00 1,400,000.00 31,435,340.00 3,300.000.00 57,890,000.0045,967,337.00 764,160.00 8,383,250.00 52,122,000.00 91,767,900.00 – 33,285,200.00 3,695,000.00 51,325,000.00 317,975,210.00 2,100,000.00 1,300,000.00 47,109,476.00 6,300,000.00 77,320,000.00140,708,865.00 1,214,340.00 33,151,300.00 57,720,000.00 195,760,008.00 – 36,645,455.00 5,605,000.00 85,650,000.00 651,842,988.00 1,600,000.00 1,100,000.00 43,881,809.00 2,800,000.00 71,390,000.00– – – 79,129,600,00 381,416,615.00 – 22,550,280.00 1,779,000.00 95,700,000.00 622,135,150.00 9,595,000.00 – – 936,000.00 69,700,000.00        519,585,388.00         994,939,761.00 1,350,000.00        798,324,582.00         897,973,477.00 550,000.00        501,698,457.00         1,167,497,022.00 150,000.00
 Jumlah221,987,781.00435,796114.00739,414,533.001,325,099,186.001,282,941,645,001,262,941,845.001,696,848,029.001,669,345,479.00


  • Permasalahan Yang Di Hadapi

                                permasalahan atau kendala yang muncul pada saat ini antara lain :

  1. Perbandingan antara jumlah pegawai dan jumlah ijin yang di tangani di rasakan masih tidak seimbang, saat ini jumlah pegawai seluruhnya termasuk 1 (satu) Kepala Dinas dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, serta 3 (tiga) Kepala Seksi (Seksi Perijinan, Seksi Penetapan & Evaluasi, Seksi Perencanaan & Pengolahan Data Perijinan) serta di dukung oleh 9 (sembilan) orang pelaksana dan 6 (enam) orang tenaga Honorer dengan jumlah ijin yang di tangani  sebanyak 54 (limapuluh empat) ijin. Untuk mengatasi hal tersebut makaefisiensi dan pemberdayaan tugas pegawai di tingkatkan dengan penerapan tugas rangkap.
  • Secara umum koordinasi tim teknis dengan dinas terkait sudah berjalan lancar, namun demikian pegawai yang di kirim oleh Dinas Teknis terkait masih ada yang belum memahami tugasnya sebagai tim teknis.
  • Tugas pelayanan perijinan merupakan tugas yang berhadapan langsung dengan pemohon yang memiliki karakter berlainan, sehingga memiliki beban pisikologis yang berat, di samping itu masih adanya anggapan bahwa ijin berkaitan dengan masalah uang, oleh karena itu pemberian insentif khusus yang memadai sangat di harapkan untuk menepis berbagai kemungkinan.
  • Sampai saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih belum memiliki kendaraan operasional roda 2 (dua) untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tim teknis di lapangan.
  • Indek Kepuasan Masyarakat

Untuk mengetahui keberhasilan dalam melayani masyarakat dalam pengurusan ijin, maka berdasarkan SK MEMPAN NO.KEP.25/M.PAN/2004 perlu di lakukan evaluasi melalui survey kepuasan pelanggan kepada pemohon ijin setelah ijinnya selesai di proses. Pada tahun 2012 KPT kabupaten barito kuala mulai melakukan IKM dengan jumlah respouden 150 (seratus limapuluh) dan jumlah hasil IKM 78,106, selanjutnya pada tahun 2013 dengan jumlah respouden 150 (seratus limapuluh) dengan jumlah hasil IKM 80,19 tahun 2014 dengan jumlah respouden 150 (seratus limapuluh) dengan jumlah hasil IKM 80,77.

Tabel IV.3.

Indek Kepuasan Masyarakat

NoTahunJumlah RespoudenJumlah NilaiKeterangan
1 2 32012 2013 2014150 150 15078,106 80,19 80,77Baik Baik Baik
  • KESIMPULAN DAN SARAN
  1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Pemerintah kabupaten Barito Kuala sudah membentuk PPTSP sejak tahun 2006 dan secara efektif melalui sarana operasional pelayananan sejak tanggal 11 juni 2007.
  2. Sebagai upaya untuk mengukur kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat (pembuat ijin) telah di lakukan survey indeks kepuasan masyarakat (IKM), pada tahun 2012 dimana hasil sementara terhadap 150 (seratus limapuluh) respouen dengan nilai IKM KPT Kabupaten Barito Kuala sebesar 79,106 (termasuk kategori baik).
  3. Kantor Pelayanan Terpadu beroperasional sejak tanggal 11 Juni 2007 sampai dengan sekarang telah merealisasikan perijinan sebesar Rp.8.634.374.374.612,00 dengan jumlah ijin yang di terbitkan sebanyak 18.151 ijin.
  4. Waalaupun secara operasional sudah berjalan cukup baik, namun masih di rasakan adanya beberapa permasalahan antara lain terkait dengan belum optimalnya jumlah pegawai dan sarana transfortasi khususnya kode 4 (empat) untuk operasional di lapangan serta insentif untuk pegawai.
  • Saran
  • Adanya penambahan persoil untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu karena dengan adanya pelimpahan kewenangan bidang perijinan sebanyak 54 ijin terasa SDM nya tidak memadai, apa lagi wacana yang akan datang pelimpahan kewenangan akan di tambah menjadi 99 ijin
  • Keberhasilan proses pelayanan publik pada PPTSP sangat tergantung juga pada dukungan Tim Teknis Dan Dinas Teknis, oleh karana itu perlu adanya suatu ketentuan yang mengikat tentang kewajiban Dinas Teknis untuk menyediakan SDM yang memiliki kompetensi untuk di tugaskan pada tim teknis secara penuh.
  • Berdasarkan pengalaman selama ini, ternyata bertugas pada unit pelayanan terpadu memiliki tekanan pisikologis yang cukup berat terutama menghadapi pemohon yang dengan segala cara untuk mendapat surat ijin walaupun tidak memenuhi persyaratan, oleh karena itu pemberian insentif khusus yang di tuangkan dalam peraturan secara berjenjang dari pusat sampai daerah akan menepis berbagai kemungkinan terjadinya KKN dalam pemberian pelayanan.
  • PENUTUP

Demikian lah sekilas gambaran tentang PPTSP Marabahan Kabupaten Barito Kuala yang sudah berjalan selama kurang lebih 7 Tahun, yang mana dalam perjalanannya secara operasional sudah berjalan cukup baik dan membawa dampak positif terhadap perkembangan dunia usaha di Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan tentunya sasaran yang menjadi tujuan utama yaitu melayani masyarakat dalam pembuatan ijin untuk melegalisasikan usahanya, walaupun beberapa permasalahan ataupun kendala masih muncul tapi secara operasional tidak mengganggu jalannya pelayanan kepada masyarakat.

Solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tentunya akan terus di upayakan termasuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia, sarana, prasarana dan koordinasi dengan Dinas Teknis untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.